Penetapan Hasil Uji Konsekuensi Kota Semarang

Pemerintah Kota Semarang, melalui Badan Publik yang bertugas, secara konsisten menjalankan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dengan prinsip dinamika dan akuntabilitas. Komitmen ini diwujudkan tidak hanya dalam menyediakan informasi yang wajib tersedia setiap saat, tetapi juga dalam mengelola informasi yang untuk sementara waktu diklasifikasikan sebagai Informasi Dikecualikan.

Mekanisme Perubahan Klasifikasi

Berdasarkan regulasi KIP, informasi yang dikecualikan memiliki jangka waktu pengecualian. Setelah jangka waktu tersebut berakhir—yang umumnya dikaitkan dengan selesainya proses internal atau hilangnya potensi kerugian publik—Badan Publik wajib mengubah status informasi tersebut menjadi Informasi Terbuka.

Proses ini didukung oleh dua bukti utama:

1. Pengumuman Resmi Perubahan Klasifikasi: Publikasi resmi yang menyatakan bahwa informasi tertentu telah dicabut status pengecualiannya.
2. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP): Perubahan pada DIP Badan Publik yang mencantumkan informasi tersebut kini berada dalam kategori terbuka dan siap diakses.

Contoh nyata dari penerapan mekanisme ini dapat dilihat pada dokumen-dokumen keuangan dan anggaran Pemerintah Kota Semarang:

• Tahun 2024 (Status Dikecualikan Sementara): Dokumen anggaran secara umum, terutama yang belum melalui proses audit final atau masih dalam tahap pengesahan akhir, diklasifikasikan sebagai Informasi Dikecualikan. Pengecualian ini bertujuan logis untuk melindungi informasi mentah atau draf dari penyalahgunaan atau penafsiran yang keliru sebelum disahkan.
• Tahun 2025 (Status Terbuka Penuh): Begitu jangka waktu pengecualian berakhir—misalnya, setelah dokumen tersebut selesai diaudit oleh lembaga berwenang dan resmi disahkan—Badan Publik segera melakukan perubahan klasifikasi. Informasi anggaran tahun 2024 tersebut secara resmi dicantumkan sebagai Informasi Publik Terbuka dalam DIP yang diperbarui, memastikan masyarakat dapat mengaksesnya secara utuh dan valid.

Siklus ini membuktikan bahwa Pemkot Semarang tidak hanya mematuhi ketentuan pengecualian, tetapi juga proaktif dalam mencabut status pengecualian tepat waktu. Dengan demikian, hak masyarakat untuk mengetahui tidak pernah diabaikan, hanya ditunda untuk menjamin validitas dan kepentingan umum.