Putar Audio Konten Ini
SEMARANG- Dalam upaya memperkuat transparansi dan komitmen dalam penanganan pengaduan masyarakat, Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) menggelar Uji Publik Penilaian Keterbukaan Informasi dan Penanganan Pengaduan Kota Semarang, 04-05 November 2026. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Diskominfo dan Ruang Rapat Bappeda tersebut, diikuti oleh 32 Badan Publik yang lolos Uji Publik.
Pelaksanaan Uji Publik pada Rabu (04/11/2026).
Ketua Tim Pelayanan Informasi (PPID), Ardiantho, mengatakan bahwa Uji Publik merupakan salah satu tahapan untuk mengukur komitmen badan publik dalam melaksanakan keterbukaan informasi dan penanganan pengaduan. Pada tahap ini, sebanyak 32 badan publik dinyatakan lolos untuk mengikuti Uji Publik, yang terdiri atas 18 OPD, 8 Kecamatan, 1 BUMD, dan 5 Kelurahan.
Ardiantho menambahkan, pelaksanaan Uji Publik berlangsung selama dua hari. Pada hari pertama, kegiatan diikuti oleh perwakilan Kelurahan, Kecamatan, dan BUMD. Sementara itu, hari kedua diikuti oleh unsur Dinas dan Badan yang dinyatakan lolos tahap Uji Publik.
Pelaksanaan Uji Publik pada Kamis (05/11/2026).
Tim Juri
Adapun tim juri dalam Uji Publik ini berasal dari unsur akademisi, Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, serta Ombudsman Provinsi Jawa Tengah. Unsur akademisi diwakili oleh Dr. Ir. H. Yoyon Indrayana, MT dan Prof. Dr. Dra. Kismartini, M.Si. Sementara itu, Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah diwakili oleh Indra Ashoka Mahendrayana, SE, MH. Adapun perwakilan Ombudsman Provinsi Jawa Tengah, yaitu Tri Lindawati, S.Pi., S.S., M.A.
Kepala Diskominfo Kota Semarang, Didik Dwihartono, S.H., Kp., M.M. mengatakan uji publik tahun ini tidak hanya menilai aspek keterbukaan informasi, melainkan juga komitmen penanganan pengaduan di masing-masing Badan Publik. Menurutnya, keterbukaan informasi dan penanganan pengaduan merupakan dua hal yang saling melengkapi.
“Tahun ini, penilaian keterbukaan informasi publik juga menyertakan penanganan pengaduan di masing-masing badan publik,” ujarnya.
Didik menjelaskan bahwa hal ini menjadi penting, mengingat kualitas pelayanan publik tidak hanya diukur dari keterbukaan informasi, tetapi juga dari respons pemerintah dalam menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Melalui Uji Publik tersebut, ia berharap setiap badan publik dapat meningkatkan kualitas layanan informasi publik dan penanganan pengaduan dari masyarakat.
Pelaksanaan Uji Publik pada Rabu (04/11/2026).
Pelaksanaan Uji Publik pada Kamis (05/11/2026).