TPPAS Jatibarang

Proyek Tempat Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Jatibarang di Semarang bukan sekadar inisiatif lokal, melainkan sebuah undangan terbuka bagi partisipasi dan investasi dari seluruh dunia. Pemerintah Kota Semarang, didukung penuh oleh pemerintah pusat Indonesia, secara aktif mencari kemitraan internasional untuk mewujudkan visi ambisius keberlanjutan ini. Investor asing memiliki banyak jalur dan keuntungan untuk berpartisipasi dalam proyek yang mengubah limbah menjadi energi ini.

Proyek TPPAS Jatibarang secara fundamental dirancang sebagai skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), atau dikenal secara internasional sebagai Public Private Partnership (PPP). Dalam kerangka ini, pemerintah daerah (sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama atau PJPK) akan bermitra dengan Badan Usaha Pelaksana (BUP) untuk merancang, membangun, mengoperasikan, dan memelihara seluruh fasilitas TPPAS. Ini merupakan jalur utama di mana perusahaan asing atau konsorsium yang melibatkan entitas asing dapat mengajukan diri dan menjadi Badan Usaha Pelaksana (BUP), sehingga secara langsung terlibat dalam pelaksanaan proyek. Proses tender yang akan dimulai pada Maret 2025 menjadi titik masuk krusial bagi entitas bisnis global untuk mengajukan penawaran dan terlibat aktif.

Investasi asing dalam proyek TPPAS Jatibarang didukung oleh kerangka regulasi yang kuat dan memberikan kepastian. Peraturan Presiden (Perpres) No. 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur menjadi dasar hukum yang kokoh, membuka pintu bagi partisipasi pihak swasta, termasuk investor asing, dalam proyek-proyek infrastruktur vital di Indonesia. Lebih spesifik lagi, Perpres No. 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik berbasis Teknologi Ramah Lingkungan secara eksplisit menunjuk Kota Semarang sebagai salah satu lokasi proyek yang diprioritaskan. Penunjukan ini menggarisbawahi komitmen pemerintah yang tinggi terhadap proyek sejenis, memberikan jaminan dan kepercayaan bagi investor asing.

Salah satu aspek paling menarik bagi investor asing adalah pendekatan “open technology” dalam proses pengadaan proyek. Ini berarti tidak ada batasan atau preferensi terhadap teknologi tertentu yang harus digunakan, memberikan fleksibilitas penuh bagi perusahaan asing untuk membawa dan menerapkan solusi teknologi mutakhir serta inovatif terbaik yang mereka miliki dalam pengelolaan sampah dan pembangkitan energi. Fleksibilitas ini mendorong persaingan sehat dan memungkinkan proyek untuk mengadopsi efisiensi tertinggi. Selain itu, proyek ini dilengkapi dengan Viability Gap Fund (VGF) dari Kementerian Keuangan, sebuah bentuk dukungan finansial berupa dana tunai yang diberikan kepada BUP di awal masa konstruksi. Dukungan VGF ini dapat secara signifikan mengurangi risiko investasi awal dan meningkatkan kelayakan finansial proyek, menjadikannya lebih atraktif bagi investor asing yang mempertimbangkan risiko di pasar baru. Lebih lanjut, PT PII (Indonesia Infrastructure Guarantee Fund/IIGF) dapat memberikan Jaminan Tipping Fee kepada BUP. Jaminan ini krusial untuk mitigasi risiko, memastikan bahwa pembayaran Tipping Fee oleh PJPK akan terjamin sepanjang masa konsesi, memberikan lapisan keamanan finansial yang esensial bagi investor internasional.