Syarat dan Prosedur Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kota Semarang

JENIS BANTUAN

1. PKRS (Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya)
   Dilakukan oleh penerima bantuan RTLH yang memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni.

2. PBRS (Pembangunan Baru Rumah Swadaya)
   Dilakukan oleh penerima bantuan RTLH dengan persyaratan:
   a. Pembangunan rumah baru pengganti rumah rusak total; atau
   b. Pembangunan rumah baru di atas kavling tanah matang.

PENERIMA BANTUAN

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) atau Masyarakat Miskin, dengan syarat dan ketentuan:

• Memiliki KTP

• Memiliki atau menguasai tanah dengan bukti kepemilikan dan penguasaan yang jelas dan sah

• Belum memiliki rumah atau memiliki & menempati RTLH satu-satunya

• Belum pernah memperoleh bantuan perumahan sejenis lainnya

• Penghasilan di bawah UMK/UMP

• Usulan bantuan RTLH dari Ketua RT/RW yang diketahui oleh Lurah setempat

Diutamakan:

• Sudah atau pernah berkeluarga

• Memiliki tanggungan yang disertai dengan surat keterangan RT/RW setempat

• Berusia lebih dari 50 (lima puluh) tahun

• Penyandang disabilitas yang tidak produktif

TATA CARA PENGAJUAN USULAN BANTUAN

Surat Permohonan

Ditandatangani oleh Ketua RT, RW, dan Lurah.

Dilengkapi Proposal, melampirkan:

• Surat pernyataan calon penerima bantuan atau surat kuasa dari calon penerima bantuan kepada keluarga yang mewakili;

• Salinan kartu tanda penduduk penerima bantuan;

• Salinan kartu keluarga;

• Salinan bukti kepemilikan tanah atau surat keterangan kepemilikan/penguasaan tanah dari pejabat yang berwenang;

• Surat keterangan penghasilan;

• Surat keterangan tidak mampu;

• Foto kondisi rumah tampak depan, tampak samping, tampak belakang, dan tampak dalam;

• Foto salah satu penghuni rumah dengan latar belakang rumah yang akan ditingkatkan kualitasnya (untuk PKRS); dan

• Foto pemohon bantuan dengan latar belakang tanah yang akan dibangun (untuk PBRS).

Selanjutnya akan diverifikasi oleh Dinas, untuk:

1. Memastikan kebenaran lokasi;

2. Memastikan ketersediaan dan kesiapan lahan;

3. Menilai kelayakan bangunan eksisting.

Ditujukan ke Wali Kota